Seorang pejabat Guinea Ekuatorial sedang diselidiki setelah lebih dari 400 video eksplisit ditemukan di komputernya
Baltasar Ebang Ngonga (Kredit gambar: X)

Baltasar Ebang Ngonga, Direktur Jenderal Guinea KhatulistiwaBadan Investigasi Keuangan Nasional (ANIF), sedang menyelidiki setelah ditemukannya video eksplisit yang diduga menampilkan dirinya di komputernya. Video-video tersebut dilaporkan menunjukkan Ngonga dalam situasi yang membahayakan dengan banyak pasangan, termasuk anggota keluarga dan seorang pria yang memiliki hubungan dengan presiden negara tersebut.
Lebih dari 400 video ditemukan di komputer Ngonga, menunjukkan dia terlibat dalam aksi intim dengan banyak pasangan di berbagai lokasi, termasuk kantor, hotel, dan toilet umum.
Pihak berwenang awalnya menyelidiki Ngonga atas tuduhan penipuan ketika video tersebut ditemukan. Kantor Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Anatolio Nzong Nguema kini sedang menyelidiki bagaimana video tersebut bocor dan apakah tindakan Ngonga merugikan kesehatan masyarakat. “Jika terbukti, dia bisa menghadapi tuduhan membahayakan kesehatan masyarakat,” kata juru bicara Kejaksaan Agung, menurut laporan media.
Video-video tersebut dilaporkan menampilkan orang-orang termasuk istri saudara laki-laki petugas tersebut, sepupu dan kerabat presiden Guinea Ekuatorial. Meskipun laporan menunjukkan bahwa semua pertemuan dilakukan atas dasar suka sama suka, konten tersebut telah memicu perdebatan di media sosial.

Skandal tersebut memicu kontroversi luas di Guinea Khatulistiwa, yang memicu tanggapan dari Wakil Presiden Teodoro Nguema. Dalam postingan di platform media sosial X, ia mengingatkan pejabat pemerintah bahwa “kementerian hanya untuk pekerjaan administratif”. Kontrol ketat akan diterapkan dan pejabat yang melanggar aturan ini akan dipecat, tambahnya.

Ngonga, menikah dan memiliki enam anak, adalah tokoh terkemuka di ANIF, yang bertanggung jawab menyelidiki kejahatan keuangan dan memberantas korupsi. Video yang bocor tersebut membayangi kariernya dan memicu perdebatan publik tentang perilaku pejabat publik.