Mahkamah Agung Arizona pada hari Jumat memutuskan bahwa sekitar 98.000 orang yang kewarganegaraan AS belum diverifikasi akan diizinkan untuk memilih dalam pemilihan negara bagian dan lokal mendatang.
Keputusan tersebut diambil setelah Menteri Luar Negeri Demokrat Adrian Fontes bersikeras bahwa surat suara akan tetap dikirimkan kepada orang-orang yang terkena dampak karena adanya “pengawasan pengkodean” dalam perangkat lunak negara bagian tersebut.
Kesalahan database mempertanyakan status kewarganegaraan 100.000 pemilih terdaftar di Arizona yang memperoleh SIM sebelum Oktober 1996 dan kemudian menerima duplikatnya sebelum mendaftar untuk memilih setelah tahun 2004. mempengaruhi individu tersebut.
Fontes dan Pencatat Maricopa County dari Partai Republik Stephen Richer tidak setuju mengenai status apa yang harus dimiliki pemilih di bawah “pengawasan pengkodean”.
“Sejauh yang kami tahu, hal ini tidak diketahui karena ada orang yang memilih secara ilegal atau karena ada orang yang mencoba memilih secara ilegal,” kata Fontes dalam konferensi pers Selasa sore. “Ini adalah pemeliharaan dasar daftar pemilih dan kami menemukan ada masalah ini.”
Richer mengajukan gugatan khusus pada hari Selasa meminta Mahkamah Agung negara bagian untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Menurut posisi saya, para pendaftar ini tidak bisa hanya memilih ‘FED saja’ karena mereka tidak memenuhi bukti hukum kewarganegaraan yang terdokumentasi di Arizona,” tulis Richer kepada X.
Kesalahan ini terjadi ketika Partai Republik di Arizona dan kelompok pengawas konservatif mendorong tindakan pemungutan suara yang lebih ketat yang memerlukan bukti kewarganegaraan AS untuk berpartisipasi dalam badan legislatif dan pemilu negara bagian. pemilihan federal. Arizona juga menjadi negara bagian yang menjadi medan pertempuran yang membiru pada pemilu presiden 2020.
Jamie Joseph dari Fox News Digital dan The Associated Press berkontribusi pada laporan ini.